DPRD Cilacap Ajukan Lima Raperda Inisiatif

Forum Tanya JawabCategory: PenelitianDPRD Cilacap Ajukan Lima Raperda Inisiatif
Admin asked 5 months ago

Tubuh Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap memprakarsai lima kritikan rancangan aturan daerah (raperda) inisitif yang di sampaikan pada Rapat Paripurna Istimewa internal anggota dewan, di ruangan rapat lantai II Kantor DPRD Cilacap, Kamis (31/5) kemarin. Tujuh Fraksi DPRD Cilacap menyepakati raperda gagasan itu untuk dibicarakan selanjutnya.

Lima raperda gagasan DPRD itu salah satunya Pelestarian Bhs Daerah, Penyelenggaraan Perumahan serta Permukiman, Perlindungan Penyandang Disabilitas serta Anak Terlantar, Pembentukan Desa Pancasila, dan Perlindungan Customer Depot Air Minum Isi Ulang.

Ketua Balegda DPRD Cilacap, Harun Arrosyid menyebutkan, naskah akademik lima raperda gagasan ini adalah hasil kajian hubungan kerja dengan LPPM Kampus Wijayakusuma Purwokerto, Fakultas Hukum Kampus Jenderal Sudirman, serta LPPM Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

“Berkaitan dengan bhs daerah ini utama, karna Cilacap memanglah mesti jujur ada dua suku, Sunda serta Jawa. Jangan pernah satu suku ini didiskriminasikan, ” katanya.

Melalui raperda ini, dimuka rapat paripurna yang di pimpin oleh Ketua DPRD Cilacap, Taswan SSos, dapat ditata kedudukan serta manfaat bhs daerah, pemakaian, pengelolaan, pekerjaan serta wewenang pemerintah daerah dan pendanaan. Diluar inews tv itu juga bagaimana partisipasi orang-orang dalam pelestarian bhs daerah.

Penyelenggaraan Perumahan serta Lokasi Permukiman kedepannya mengatur berkenaan dengan perumahan, lokasi permukiman, lalu pemeliharaan, mencegah, perlakuan, penambahan kwalitas perumahan kumuh. Diluar itu juga penyediaan tanah, pendanaan, ikut serta masyarkat, pembinaan serta pengawasan serta sangsi administrasi.

“Beberapa daerah jadi pusat kuliner, tapi sejujurnya post-nya bukanlah oleh karena itu. Lantas permukiman kesannya kumuh walau ada di dalam kota. Ini yang dapat ditata, ” katanya.

Berkenaan dengan Perlindungan Penyandang Disabilitas serta Anak Terlantar di ajukan karna untuk memberi perlindungan pada penyandang disabilitas serta anak terlantar.

Desa Pancasila yang berada di Cilacap, dapat jadi yang pertama di Indonesia. Hal semacam ini ditampakkan, karna di Cilacap ada potensi pergerakan radikalisme.

“Tahanan terorisme dipusatkan di Cilacap, serta satu tahun lebih lantas bibit terorisme keluar. Karna itu orang-orang mesti dilindungi, serta pergerakan radikalisme di hindari lewat Desa Pancasila, ” katanya.

Perlindungan Customer Depot Air Minum Isi Ulang, menurut Harun jadi utama karna sampai kini ada kurang lebih 70 % orang-orang mengonsumsi air minum isi ulang. “Selama ini belumlah ada kontrol dari eksekutif berhubungan dengan standarisasi kesehatan, tempat pabriknya, sumber mata air, maka kerapkali orang-orang dirugikan, ” ujarnya.

Karna itu lewat raperda ini dapat ditata produksinya, alat produksi, sanitasi bangunan, higienis tenaga kerja, hak customer, pengawasan, pembinaan, ikut serta orang-orang, sangsi administratif hingga ketetapan pidana.